Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk membatasi sementara beberapa fitur dalam media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun Twitter sejak 22 Mei 2019 guna mencegah tersebarnya berita bohong atau hoaks.Hal ini diumumkan dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian.
Menurut Menkopolhukam Wiranto pembatasan dilakukan hingga 2-3 hari ke depan, artinya bisa sampai tanggal 25 Mei 2019. Fitur yang akan dibatasi penggunaannya dalam 2-3 hari ke depan adalah unggahan foto dan video.
Pemerintah beralasan, pembatasan konten berupa foto, video dan gambar diperlukan untuk menangkal peredaran misinformasi (hoax) dan negatif yang mengancam keamanan.
Dalam laporan NetBlock.org, media sosial yang dibatasi aksesnya adalah Facebook, Facebook Messanger, WhatsApp, dan Instagram.
"Gangguan yang mempengaruhi operasi platform online secara normal terjadi setelah pihak berwenang memerintahkan pemadaman media sosial menyusul pecahnya kekerasan di tengah meningkatnya protes akan hasil Pilpres 2019," ujar NetBlock dalam situs resminya, seperti dikutip Sabtu (25/5/2019).
Batasi WhatsApp dan Medsos Tak Langgar UU ITEMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, keputusan pemerintah untuk membatasi aksi masyarakat ke media sosial dan layanan perpesanan seperti WhatsApp dan LINE tidak bertentangan atau tidak melanggar aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"UU ITE itu intinya ada dua. Satu, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital. Kedua, manajemen konten yang salah satunya dilakukan pembatasan konten," ujar Rudiantara di kantor Kemenko Polhukam pada 22 Mei lalu.
Kebijakan pemerintah untuk membatasi akses masyarakat ke media sosial dan layanan berbagi pesan ini membuat masyarakat ramai-ramai mengunduh Virtual Private Network (VPN).
Tujuannya mendapatkan kembali akses penuh. Hal ini terlihat dari trending dan top free aplikasi di Playstore. Berdasarkan list top free pada 20 aplikasi, 16 di antaranya adalah aplikasi VPN. Bahkan Aplikasi VPN menduduki posisi enam teratas mengalahkan aplikasi Facebook Lite dan BBM. Aplikasi VPN yang berada di urutan teratas adalah Turbo VPN.
VPN adalah jaringan virtual sendiri (privat). VPN menjadi perantara yang mengkoneksikan satu jaringan dengan jaringan lainnya secara privat dengan menggunakan alamat IP (internet protocol) yang berbeda dari yang digunakan.
Misalnya, Anda menggunakan alamat IP internet di Jakarta, dengan menggunakan VPN maka bisa saja Anda akan menggunakan alamat IP internet Malaysia atau Eropa untuk mengakses internet.
Perpindahan Alamat IP internet ini membuat Anda bisa mengakses berbagai layanan yang selama ini diblokir. VPN akan meningkatkan keamanan pengguna dalam beraktivitas di internet namun keamanan ini terjaga bila VPN dimiliki secara pribadi.
Bila dimiliki oleh pihak ketiga perlu untuk berhati-hati karena data bisa dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini ada dua jenis VPN yang beredar, takni yang gratisan dan berbayar.
Untuk yang gratisan bisa langsung download di Play Store untuk Android dan Apple Store bagi pengguna Apple dan langsung bisa digunakan.Untuk yang berbayar maka Anda diminta membayar sejumlah uang untuk bisa menggunakan fitur-fitur premium dari layanan VPN.
Lalu amankah penggunaan VPN?
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingatkan masyarakat agar tidak mengunduh sembarang VPN, sebab bisa memberikan risiko yang lebih besar bagi keamanan pribadi. Dengan VPN, berarti mempercayakan jalur koneksi & data pribadi melalui server milik penyedia jasa VPN.
"Waspada terhadap penggunaan sembarang VPN, prioritaskan keamanan data pribadi kita!" jelas BSSN melalui akun resmi Twitter BSSN.
Penggunaan sembarang layanan VPN (reputasi tidak terverifikasi) mengakibatkan data-data penting milik pribadi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Data yang bisa diambil di antaranya profiling (mengetahui aktivitas media sosial, kecenderungan politik, riwayat transaksi e-commerce, dan lainnya), password dan akun pribadi data perbankan (kartu kredit, login mobile banking, dan lainnya) berisiko terinfeksi malware.
Comments
Post a Comment